Rp 200 Miliar Bakal Hilang
Rp 200 Miliar Bakal Hilang

Pencarian

  • Feed
,
20201008_130052.jpg

Rp 200 Miliar Bakal Hilang

Keterangan Foto : MANFAAT : Wakil Ketua Komisi I DPRD Kubar Potit (berdiri) saat berwisata menyusuri Sungai Beloan, memberikan peluang warga tanam tanaman diberi dana.

BERITA KUBAR - Masih tersisa sekitar Rp 200 miliar sumber dana pusat untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Kutai Barat (Kubar) yang belum terserap. Yang membuat fatal, jika dana itu tidak digunakan. Konsekuensinya dikembalikan ke pusat dan bakal mendapat sanksi. "Saya mendengar masih Rp 200 miliar yang belum terserap dana itu. Sayangkan kenapa sampai demikian," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Kubar Potit, kemarin. Dana sebesar itu, kata dia, harus digunakan sebaiknya mungkin. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kubar harus bagaimana caranya memanfaatkannya. Karena masih banyak warga Kubar yang memerlukan dana dimaksud. Dengan adanya penenaman kembali di lahan terbakar atau kosong bisa sangat bermanfaat. Hanya saja, ada beberapa warga menyoalkan. Kenapa penanaman dimaksud lebih kepada bambu. Setidaknya bisa dialihkan dengan penanaman pohon buah-buahan. Intinya disesuaikan dengan karateristik daerah. Hal senada dikatakan Yono Rustanto Gamas, Anggota DPRD Kubar lainnya. "Lebih cocok kampung di pesisir sungai menanam pohon buah-buahan. Seperti tanaman ihau. Justru menjanjikan karena cocok dengan daerah pesisir sungai," saran Tanto panggilan akrab Yono Rustanto Gamas. Sementara itu, Sekretaris Kampung Muara Beloan Nur Sinta mengatakan, seperti di Kampung Muara Beloan banyak lahan kosong yang bisa ditanami pohon buah-buah. Atau tanaman sela di kawasan sepanjang alur Sungai Beloan. "Warga kami berharap agar bisa dibantu pendanaan RHL itu," harapnya. Dulu memang, lanjut dia, sudah dibentuk 21 kelompok tani dan diserahkan administrasi kepada DLH Kubar. Bahkan pihak DLH Kubar bersama petani melakukan pengecekan lapangan. Tapi sampai sekarang belum ada tindakannya. Padahal warga sangat menunggu. Kepala DLH Kubar Ali Sadikin membenarkan jika pihaknya diberikan kewenangan mengelola dana penanaman dimaksud. Hanya saja, dalam pengelolaannya harus sesuai kreteria yang sudah digariskan pemerintah pusat. Hal ini supaya pelaksana tidak mendapatkan sanksi hukum. Sudah banyak juga, kata dia, kelompok tani yang sudah dikucurkan dana kegiatan tersebut. Memang kata dia, mekanismenya dari DLH Kubar hingga kepada pemerintah provinsi. Jika sudah layak, baru dananya dikucurkan. (rud). 

Kabar Sebelumnya

(2) Komentar


Tinggalkan Komentar