Perketat Penanganan Covid di Kota Beradat, Yapan : Ini Tanggungjawab Kita Semua
Perketat Penanganan Covid di Kota Beradat, Yapan : Ini Tanggungjawab Kita Semua

Pencarian

  • Feed
,
WhatsApp_Image_2021-04-22_at_02_57_04.jpeg

Perketat Penanganan Covid di Kota Beradat, Yapan : Ini Tanggungjawab Kita Semua

Keterangan Foto :

Kabarkubarmahulu.com, SENDAWAR – Hingga 28 April 2021, sudah 3.298 terkonfirmasi positif Covid-19 di Kubar. Sebanyak 2.845 sembuh, 63 meninggal dunia, 387 melakukan isolasi mandiri dan dirawat di RSUD Harapan Insan Sendawar (HIS) sebanyak 3 orang.


Bupati Kubar FX Yapan mengatakan, terkonfirmasi positif meningkat dari sembilan bulan lalu. Periode Maret-Desember 2020, kasus mendatar dan posko dipusatkan di kota. “Namun periode Januari-April 2021 posko penanganan Covid-19 mulai digerakkan hingga ke kampung untuk dilakukan penanganan dan pencegahan bersama,” kata Yapan, saat memimpin rapat koordinasi penangganan Covid-19 di Gedung Aji Tulur Jejangkat, Jumat (30/4/2021), lalu.


Dalam kesempatan itu, Yapan meminta seluruh aparat mulai dari kabupaten, kecamatan hingga kampung-kampung menyikapinya dengan mengambil suatu keputusan penanganan Covid-19 di Kota Sendawar. Permintaan bupati ini sesuai instruksi Presiden untuk penanganan Covid-19. Bahkan, kepala kampung diminta segera melakukan rapat staf melibatkan Puskesmas dan BPK untuk mengatasi wabah tersebut.

 

“Jangan lengah, tanggung jawab kepala kampung adalah masyarakatnya. Kepala kampung jangan tutup mata, tutup telinga dan jangan tutup hati,” cetus Alumni S1 Universitar 17 Agustus Samarinda itu.


Yapan juga meminta camat melibatkan Koramil, Polsek dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengatasi masalah Covid-19. Selain itu, setiap kecamatan dan kampung harus bentuk posko. Kepala kampung juga harus melakukan rapat dengan melibatkan RT, RW serta dibuat notulen rapat. “Saya akan datang langsung ke kampung untuk menanyakan apakah pernah dilakukan rapat terkait penanganan Covid-19,” tegasnya.


Meningkatnya kasus Covid-19  di Kubar, karena tidak disiplinnya masyarakat. Seperti menggelar upacara adat dan acara pernikahan yang tidak mengikuti standar protokol kesehatan. Hal ini harus disampaikan kepada seluruh masyarakat.
Jika terjadi maka pemkab juga yang disalahkan. Padahal masyarakat di kampung itu sendiri yang tidak mengikuti instruksi pemerintah. Masyarakat yang keluar dan masuk harus diawasi dan lebih diperketat . Selain itu setiap kampung wajib mendirikan posko terutama yang masuk dalam zona merah.


Bupati juga memnta Satpol PP, TNI dan Polri untuk membubarkan anak-anak muda atau masyarakat yang melakukan kegiatan berkumpul dan berkerumun.
Bupati juga menegaskan mulai tanggal 6-17 Mei mendatang tidak mudik atau milir. Kata mudik di jawa adalah bepergian keluar daerah. “Kubar jangan ada yang memplesetkan, jika mudik tidak boleh milir boleh,” katanya.


Bupati berjanji akan memberikan penghargaan kepada kampung yang mampu mempertahankan sebagai zona hijau. Penghargaan hanya diberikan kepada kampung yang disiplin. “Keberhasilan tergantung dari masyarakat dan aparat kampung,” ujarnya. (*)

Kabar Sebelumnya

(0) Komentar


Tinggalkan Komentar