CATAT!!! Ini Kawasan \"Zona Zero Tolerence\" di Kutai Barat
CATAT!!! Ini Kawasan \"Zona Zero Tolerence\" di Kutai Barat

Pencarian

  • Feed
,
WhatsApp_Image_2021-05-02_at_00_57_04.jpeg

CATAT!!! Ini Kawasan \"Zona Zero Tolerence\" di Kutai Barat

Keterangan Foto :
image
Kabar Kubar Mahulu
1 Bulan lalu
Hukum
69 View
0 Comments

Kabarkubarmahulu.com, SENDAWAR - Jajaran Satlantas Polres Kutai Barat (Kubar) akan menerapkan Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Untuk sementara, kawasan diberlakukan di wilayah ibu kota kabupaten. Yakni Kelurahan Simpang Raya, Simpang Kampung Sumber Sari, Simpang Bisnis Center, hingga Simpang Tiga SMA Kecamatan Melak.

 

Kasat Lantas Polres Kubar AKP Alimuddin melalui Kanit Dikyasa, Bripka Umar MS mengatakan, ETLE ini bagian dari Zona Zero Tolerance (ZZT).  “Tilang kendaraan ZZT ini akan diujicobakan 1 Mei 2021,” katanya, kemarin. Kemudian berlanjut kegiatan ini sampai pertengahan tahun 2021. Kegiatan ini berlaku secara nasional.

 

Yang menarik, pengawasan bagi pelanggar lalu lintas polisi akan mengetahui melalui kamera CCTV yang terpasang di sejumlah ruas jalan. Nantinya, akan mendeteksi pelanggaran lalulintas secara otomatis. 

 

Terkait penerapan sistim tilang elektronik ini, kata dia, jajaran Polres Kubar sudah berkoordinasi kepada sejumlah pihak terkait. Bahkan Pemkab Kubar sangat mendukung penerapan tilang ETLE ini. Harapannya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berlalu lintas yang baik.

 

Ada lima tahap proses penilangan elektronik tersebut. Langkah pertama, perangkat CCTV yang sudah terpasang di sejumlah ruas jalan akan merekam setiap kendaraan melintas. Sekaligus secara otomatis sebagai barang bukti pelanggaran. Masuk ketahap kedua, adalah mengidentifikasi data kendaraan secara Electronic Registration and Identifikasi (REI) merupakan sumber data kendaraan. Selanjutnya, tahap ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi pelanggaran ke alamat pemilik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
 

Tahap keempat, pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Tahap terakhir, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terdeteksi untuk penegakkan hukum.

 

“Catatannya jika gagal atau tidak melakukan konfirmasi, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir sementara. Jadi lebih ke sanksi administrasi. Nah, pada saat membayar pajak STNK tersebut, denda tilangnya akan diikutkan,” terangnya. Berikutnya, waktu konfirmasi pelanggarannya berlaku selama 7 hari dan batas waktu akhir pembayaran tilang 15 hari dari tanggal pelanggaran. (*)

Kabar Sebelumnya

(0) Komentar


Tinggalkan Komentar