Bawaslu Tegas, Dibatalkan Bupati Jual Bansos Mencalonkan Pilkada
Bawaslu Tegas, Dibatalkan Bupati Jual Bansos Mencalonkan Pilkada

Pencarian

  • Feed
,
KB-8-Wabup-Vidcone.jpg

Bawaslu Tegas, Dibatalkan Bupati Jual Bansos Mencalonkan Pilkada

Keterangan Foto : foto hms6/pemkab. ADA LARANGAN : Wabup Kubar Edyanto Arkan (kanan).Bupati mencalonkan lagi harus netral. Tidak boleh asal mutasi dan beri bantuan pemerintah mengaku pribadi.
image
Kabar Kubar Mahulu
11 Bulan lalu
Politik
495 View
0 Comments

KABAR KUBAR - Secara nasional pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020. Jika sebelumnya, dilaksanakan 6 Juni 2020.

 

Mundurnya pilkada akibat merebaknya atau pandemi corona virus mendunia dan nasional.

 

Terkait pelaksanaan Pilkada di tengah corona ini, Bawaslu RI bersama Pemprov Kaltim menggelar web seminar Bawaslu Kaltim dengan tema implementasi/penerapan Pasal 71 Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada menggunakan video conference (Vidcon).

 

Ratna Dewi Pettalolo Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI menyatakan, bantuan sosial (bansos) yang digunakan oleh kepala daerah baik gubernur/wagub, bupati/wabup serta walikota/wawali untuk kepentingan pilkada 2020 berpotensi dikenai sanksi pembatalan sebagai calon petahana.

Hal ini diatur dalam pasal 71 (3) jo ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2017 dan Pasal 188 sebagai pasal tindak pindana pemilihan. “Hati-hati atas nama bansos dan membungkusnya dengan tunjuan tertentu (kepentingan pilkada) bisa dibatalkan sebagai calon jika dia petahana,”tegas Ratna.

Selain itu, terkait pelaksanaan pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 harus menempatkan keselamatan dan kesehatan masyarakat pemilih sebagai hukum tertinggi yang harus menjadi prioritas.

 

Sementara itu, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim M Jauhar Effendi mengatakan, pada prinsipnya Pemprov Kaltim memberikan dukungan sepenuhnya terhadap tahapan-tahapan pilkada yang mengalami perubahan. ”Pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak,”ujar Jauhar.

 

TANPA MUTASI DAN "JUAL" BANSOS

Sementara itu, Wabup Kutai Barat ( Kubar ) Edyanto Arkan mengatakan, terkait implementasi/penerapan Pasal 71 PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Yakni, menggambarkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah yang sebagai calon petahana.

Di antaranya, melakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan calon peserta pemilu. Selama ini, kata Edyanto, Kubar melakukan itu, tidak ada yang melanggar ketentuan tersebut. Kecuali mengusulkan, karena untuk memberikan izin pergantian atau mutasi adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Jadi apabila daerah ingin melakukan pengisian yang pensiun, harus betul-betul mendapatkan persetujuan oleh Mendagri,” pungkas wabup usai mengikuti web seminar Bawaslu Kaltim menggunakan vidcon, di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Setkab Kubar, Kamis (4/6/2020).

 

Untuk itulah, Pemkab Kubar dan calon petahana pun mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Mendagri untuk tidak melakukan mutasi, kecuali yang kosong karena pensiun. Itu pun jika mendapatkan persetujuan dari Mendagri.

Selain itu, terkait memberikan bansos dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pemkab Kubar tidak melakukan itu, karena berpedoman kepada arahan dan tentang pelaksanaan Covid-19 saja. "Dilihat dari persetujuan pemerintah bersama DPR itu, pilkada akan dilaksanakan 9 Desember 2020. Tapi pihaknya masih menunggu pentapan PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) yang baru lagi,”terangnya. (hms6/humas pemkab)

 

 

 

Kabar Sebelumnya

(0) Komentar


Tinggalkan Komentar