Corona Bisa Jadi Tersangka
 Corona Bisa Jadi Tersangka

Pencarian

  • Feed
,
Screenshot_20200618-193813_Firefox.jpg

Corona Bisa Jadi Tersangka

Keterangan Foto : WASPADA : Menggelapkan dana Covid bisa dipindakan
image
Kabar Kubar Mahulu
10 Bulan lalu
Hukum
392 View
0 Comments
BERITA KUBAR - Salah menggunakan dana Covid-19, bisa diproses hukum. Agar tidak menjadi korban, semua pejabat di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas.
“Salah satunya, pembelian apa yang sudah dilakukan selama pandemi Covid-19 ini, harus dipertanggungkan," tegas Penjabat Sekda Kubar Achmad Sofyan, usai rapat koordinasi rencana tindak lanjut tim Covid-19, di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat, Kantor Setkab Kubar, Selasa (16/6/2020).

Hal ini juga sudah ditegaskan dan diwanti-wanti oleh pemerintah pusat harus berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Selain itu juga ini merupakan tindaklanjut dari hasil video conference Bupati Kubar FX Yapan pada rapat koordinasi nasional pengawasan internal pemerintah tahun 2020, baru-baru ini.

Sekdab menambahkan ada beberapa catatan yang disampaikan bahwa harus betul-betul memanfaatkan aktif sebagai mitra pemerintah, di dalam melakukan evaluasi dan monitoring.

Sehingga diminta teman-teman yang menangani dana Covid-19 itu sendiri, harus betul-betul siap secara administrasi. Itu sebagai tindaklanjut nanti kedepan. “Kami juga menginginkan teman-teman semua yang melakukan pendanaan menggunakan dana untuk penanganan Covid-19 ini, membuat rencana kedepannya,”ujarnya.

Dilihat dari perkembangan Covid-19 pada 16 Juni 2020, ada tambahan baru yang positif. Kalau tidak merencanakan apa yang harus dilakukan, sungguh pun dana tersedia. Tetapi tidak serta merta dana itu mudah digunakan.

Begitu juga penentuan status itu sendiri, merupakan dasar keputusan kita untuk bisa menggunakan dana. Memang sudah disiapkan oleh pemerintah, karena itu merupakan tindak lanjut dari beberapa kebijakan pemerintah khsusunya terhadap pemotongan anggaran.

Itu berarti pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat serius untuk penanganan covid-19 itu. Sehingga diharapkan kedepannya teman-teman yang menangani ini, juga berpikiran yang sama.

Jangan sampai nanti bermasalah dengan hukum dikemudian hari. Walaupun dana yang dikeluarkan satu rupiah pun harus betul-betul hati-hati. “Jadi kita disuruh mengawal dan memonitoring mungkin ada hal yang perlu segera diluruskan, maka harus diluruskan,”tegasnya.

Sekkab mengimbau masing-masing perangkat daerah (PD) dilingkungan Pemkab Kubar yang menangani Covid-19, khususnya dana covid-19 yang sudah dianggarkan di masing-masing PD. Kita melihat ada catatan bagi teman-teman adalah bagaimana mereka mempercepat pertanggungjawaban yang sudah mereka keluarkan.

Karena sistem pemeriksaan itu sendiri tetap standar, meskipun penggunaannya di dalam kondisi darurat. Itu pegasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jadi pemerintah dalam hal ini, kami yang membantu pak bupati, tentu saja ingin teman-teman PD harus bersikap yang sama dengan kehati-hatian. Segera apa yang sudah dilakukan atau dikeluarkan secepatnya melakukan surat pertanggungjawaban (SPJ).

“Memang kendala pasti ada. tetapi tidak berhenti dengan kata-kata kendala, karena standar pemeriksaan tetap standar,”tegasnya lagi. (hms6)

Kabar Sebelumnya

(0) Komentar


Tinggalkan Komentar